Gerakan studi hukum kritis telah meruntuhkan gagasan sentral pemikiran hukum modern dan menggantinya dengan sebuah konsepsi hukum baru. Konsepsi ini mencakup pandangan tentang masyarakat dan landasan bagi praktik politik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tokoh-tokoh besar meninggalkan beban bagi generasi sesudah mereka. Pencapaian mereka yang luar biasa di bidang politik, seni, atau pemikiran, …
Pers dalam arti sempit yaitu menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan dalam arti luas, pers ialah yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun dengan media elektronik (radio, televisi, dan internet). Kasus-kasus yang terjadi menyangkut pers banyak dimejahijaukan dan kadangkala sering menyudutkan pers seh…
Antropologi hukum mempelajari masyarakat secara komparatif, tanpa memperhatikan “primitif” atau “berbudaya”, dan tidak membeda-bedakan secara kualitatif demi mendukung satu jenis masyarakat manusia dan menentang jenis masyarakat manusia yang lain. Bertolak belakang dengan beberapa ilmu sosial lainnya, antropologi hukum tidak dengan semena-mena memisahkan satu segmen seperti perekonomian…
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Konsekuensinya, kami menyimpulkan, pengertian keuangan negara atau ruang lingkup keuangan negara juga mencakup APBN, APBD, BUMN dan BUMD. Keuangan Daerah adalah …
Perkembangan dan kemajuan teknologi yang sedemikian pesat menyebabkan perubahan kegiatan manusia dalam berbagai bidang sosial, ekonomi dan budaya. Tidak hanya berdampak positif, perkembangan teknologi informasi juga memiliki dampak yang negatif. Salah satunya tindak kejahatan yang menggunakan media komputer dan internet yang dikenal dengan istilah cybercrime. Buku ini menguraikan kejahatan sibe…
Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses penentuan suatu perbuatan yang dapat dipidana dan dilarang. Dalam menentukan suatu tindak pidana digunakan kebijakan hukum pidana atau penal policy. Bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik serta memberikan pedoman kepada pembuat Undang-undang (kebijakan legislatif, kebijakan aplikatif, kebijakan yudikatif) dan pelaksanaan hukum pidana…
Buku ini menetengahkan apa yang selama ini dikenal Indonesia dan dunia sebagai system hokum Indonesia. Mengingat pokok yang dibicarakan dalam buku ini adalah suatu system, yaitu tepatnya system hokum. Maka isis buku ini lebih berupa suatu manivestasi pemikiran ilmiah dalam bidang hokum atau suatu filsafat hokum. Dapat dikatakan bahwa hasil pemikiran ilmiah mengenai suatu sistem hokum adalah sua…