Printed Book

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa

---

Apakah kebijakan (beleid) bisa dipidana atau tidak? Ruang perdebatan ilmiah seperti seminar, diskusi dan lokakarya digelar untuk memperjelas persoalan tersebut. Tulisan yang berupa artikel dan buku bermunculan dengan beberapa varian argumentasinya masing-masing. Namun perbedaan sikap terhadap masalah tersebut umumnya terbagi dalam dua front utama yaitu pihak yang sepakat atau setuju kebijakan (beleid) bisa dipidana dan di satu pihak menolak dapat dipidananya kebijakan. Jawaban atas perdebatan hokum tersebut diatas merupakan salah satu bagian yang dibahas dari buku ini. Argumentasi hokum yang coba disajikan dalam buku ini menjadi sangat berbeda ketika persoalan tersebut ditarik ke arah studi kasus korupsi dalam prngadaan barang dan jasa. Apalagi korupsi tersebut merupakan salah satu bentuk korupsi yang sering mengemuka akhir-akhir ini karena melibatkan pejabat public yang ada dipemerintahan serta beberapa perusahaan rekanan di pusat maupun daerah. Maka kehadiran buku korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang ada saat ini sangat penting untuk meluruskan beberapa sesat pikir yang berkaitan dengan parameter perbuatan melawan hokum dalam tindakan pidana korupsi dengan peyalahgunaan wewenang. Juga masalah-masalah hokum tanggung jawab jabatan terkait dengan legalitas atau keabsahan dalam penggunaan wewenang pengadaan barang dan jasa maupun tanggung jawab pribadi terkait dengan tindakan maladministrasi dalam penggunaan wewenang.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

364.132.Ami k

Penerbit

Yogyakarta : Genta publishing., 2010

Deskripsi Fisik

268 hlm., 90 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

26-08--1990-1

Klasifikasi

364.132

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Korupsi

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar