Tuntutan keterbukaan dalam proses manajemen pemerintahan pusat dan daerah pada era kebijakan otonomi memerlukan akuntabilitas publik melalui pembangunan sistem akuntansi pemerintahan. Hal ini memberikan peluang terhadap peningkatan penyediaan informasi yang andal dan akurat serta berorientasi pada peningkatan tolak ukur kinerja dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal, dan merupakan pros…
Buku ini adalah edisi revisi dari buku tersebut. Ada banyak perubahan, penambahan, pengurangan, dan juga pemindahan bahasan yang disesuaikan dengan perkembangan studi kebijakan publik mutakhir. Perubahannya cukup drastis. Pada penerbitan pertama, buku Dasar- dasar Kebijakan Publik terdiri atas 9 bab, namun kini hanya tinggal 7 bab saja. Bab yang membahas mengenai 'Lingkungan Kebijakan' di Bab 3…